Gambar buatan dari pengguna Flickr mkhmarketing CC: AT Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Pihak berwajib Beijing mengeluarkan larangan keras bagi semua pengguna Twitter di Tiongkok daratan.

42 kesaksian yang rilis tanggal 5 Desember yang dikumpulkan oleh China Change, sebuah situs advokasi hak asasi manusia di Tiongkok, merinci pengalaman buruk ratusan pengguna Twitter yang ditahan dan diinterogasi oleh aparat keamanan nasional sejak September 2018. Dalam kebanyakan kasus, polisi bertanya — jika tidak, memaksa — para pengguna ini untuk menghapus postingan atau akun mereka.

Meskipun Twitter diblokir di Tiongkok, banyak netizen menggunakan alat pengalih, seperti VPNs (jaringan privat virtual) untuk mengunjungi situs sosial media, berhubungan dengan teman-teman atau mengakses informasi dan berita tanpa sensor.

Pada 2016, diperkirakan ada 10 juta pengguna Twitter di Tiongkok daratan. Mayoritas pengguna menggunakan situs ini sebagai sarana pengumpulan berita, dan menahan diri untuk berkomentar, tetapi beberapa secara terang-terangan, aktif berkomentar kritis ketika me-retweet berita kepada teman-temannya.

Otoritas di Tiongkok daratan pernah menangkap para pengguna Twitter, tetapi tidak ada pola atau bukti yang jelas dari pembatasan keras tersebut. Insiden itu bersifat sporadis dan acak, seperti penangkapan seorang pengguna Twitter di Tiongkok pada tahun 2012 karena membuat lelucon tentang runtuhnya Aula Besar Rakyat.

Pembatasan keras yang terjadi saat ini merupakan perkembangan baru dan lebih mengkhawatirkan. Ini terjadi di seluruh Tiongkok dan tidak terbatas pada insiden atau tindakan online tertentu. Jumlah pengguna Twitter yang sudah diancam secara langsung diperkirakan mencapai ratusan atau bahkan lebih.

Menurut sebuah laporan dari Radio Free Asia, otoritas keamanan siber telah menahan dan menginterogasi para pengguna Twitter dari seluruh Tiongkok termasuk Beijing, Chongqing, Guangdong, Shandong, Fujiang, Hubei dan provinsi lainnya. Beberapa telah dimasukkan kedalam penahanan administratif selama 10 hari. Seorang pengguna yang menolak untuk bekerja sama dengan petugas keamanan ditangkap dan akan segera menjalani pengadilan.

Tidak ada informasi resmi tentang pemberantasan Twitter ini. Namun upaya dokumentasi oleh China Change telah mengijinkan kami untuk membaca kesaksian-kesaksian dari para pengguna Twitter yang pernah ditangkap dan teman-teman mereka, memberikan gambaran dari pembatasan sosial media terkini di negara itu.

Pembatasan keras terhadap ‘isu politik’

Pengguna Twitter @Xybaiyun2018 ditangkap oleh sekitar 30 petugas keamanan setempat pada tanggal 31 Oktober. Ia kemudian dipukuli dan ditahan selama 10 hari. Polisi menemukan kata sandi Twitter miliknya dan menghapus seluruh kontennya. Selama interogasi, petugas kepolisian itu mengatakan bahwa memposting ulang “isu politik” adalah ilegal. Mereka menekankan postingan ulang @Xybaiyun2018's dari Guo Wengui, seorang miliarder Tiongkok yang diasingkan atas tuduhan korupsi, yang melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 2014 dan dikenal men-tweet dugaan korupsi dalam partai Komunis Tiongkok.

@Xybaiyun2018 menegaskan bahwa semua tweetnya tidak menyalahi undang-undang anti-gosip Tiongkok, yang menyatakan bahwa pesan apa pun yang mengandung “isu” dan dibagikan lebih dari 200 kali dapat dikenakan pengadilan. Undang-undang mengatakan bahwa informasi apa pun yang tidak berasal dari saluran resmi pemerintah dapat dianggap sebagai rumor.

Blogger tersebut telah lama men-tweet secara anonim dengan menggunakan ponselnya. Ia yakin bahwa polisi mengidentifikasi dirinya dengan teknologi pengawasan seluler.

Pembatasan keras akan Twitter tidak hanya mencakup postingan dan aktivitas terbaru oleh pengguna. Menurut @asn_213, polisi mampu melacak aktivitas online pengguna Twitter yang berselisih pendapat selama 5 tahun terakhir:

Mereka mencetak semua dari 5-6 tahun yang lalu terkait pertemuan yang diselenggarakan untuk makan di kota yang sama [bagian dari New Citizens Movement], dan mereka juga mencetak semua tweet dan retweet saya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah bukti kriminal saya. Pada jam 10 malam, petugas politik mereka kembali menginterogasi saya, memberi saya pemberitahuan penahanan administratif selama 15 hari. Menjelaskan bahwa saya telah memfitnah para pemimpin nasional dan menyerang sistem politik saat ini di Twitter.

Pengguna Twitter yang lain @419041838 mengungkapkan kepada temannya bahwa dia telah ditangkap, diinterogasi dan diancam, dan ribuan tweetnya dihapus. Seluruh proses direkam. Dia mengatakan di ruang obrolan:

Kalian semua masih belum mengerti: menggunakan Twitter sangatlah berbahaya, lebih berbahaya daripada demonstrasi jalanan.

Karena Twitter tidak dapat diakses di Tiongkok, Twitter tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik dalam negeri. Hal ini membuat pembatasan keras oleh otoritas ini sulit dimengerti. Sumber dari website Chinese Human Rights Weiquan Wang mengatakan bahwa pembatasan keras ini mungkin dipicu oleh sesi pleno kedua Komite Sentral CPC ke-19 pada akhir bulan November 2018. Kemungkinan para otoritas keamanan siber ingin memastikan tidak ada suara-suara yang akan merusak citra Xi Jinping di dalam atau di luar Tiongkok.

Sementara tujuan pembatasan keras ini tidak dapat divalidasi, aparat Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengidentifikasi dan menemukan pengguna Twitter yang berselisih pendapat di dalam Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan agen keamanan siber Tiongkok memungkinkan mereka memperluas daya pengawasan dan mengancam para pengguna situs media sosial luar negeri seperti Twitter, dan juga situs besar laiinya seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi komunikasi seluler seperti Line dan WhatsApp.

Beberapa aplikasi buatan Tiongkok seperti WeChat, Weibo dan Alipay, yang semuanya memiliki reputasi karena tidak menghargai privasi penggunanya, kini kehadirannya di luar Tiongkok semakin meningkat. Beberapa khawatir hal ini dapat memungkinkan perluasan jangkauan dan ancaman otoritas keamanan siber Tiongkok di komunitas Tionghoa di luar negeri. Belakangan ini pembatalan sebuah pameran seni kartunis politik Tiongkok yang tinggal di Australia Badiucao di Hongkong bulan lalu dan penangguhan aktivitasnya di Twitter telah menunjukkan bahwa perkembangan seperti itu dapat menandakan tindakan represi yang lebih buruk.