Dua perempuan bersama seorang gadis sedang berjalan di jalan raya. Tangkapan layar dari video berjudul ‘The Taliban's rules for women in Afghanistan | Start Here‘ dari saluran Youtube Al Jazeera English. Fair use.

Di Afganistan, perempuan telah menjadi korban dari sistem gender apartheid yang menjadi bagian resmi dari sistem negara. Sejak kembalinya kekuasaan Taliban pada Agustus 2021, perempuan Afganistan telah dikurung di rumah mereka dan dihapus dari ranah publik, mereka kehilangan hampir semua akses ke pekerjaan dan pendidikan.

Hal ini diakibatkan oleh kebijakan Taliban yang disengaja dan keseluruhan struktur otoriternya, yang diperburuk oleh intitusi dalam negeri dan internasional. Kurangnya solidaritas laki-laki dan gagalnya organisasi internasional, yang sebagian besar tidak efektif, hanya memperburuk masalah ini.

Pembungkaman perempuan adalah salah satu alat kontrol utama. Jika gender apartheid terus berlanjut, hal ini akan mengubah masyarakat Afganistan melalui implikasi sosial, politik, dan ekonomi jangka panjang dan sistemik.

Konskuensi Sosial-budaya dan Psikologis

Kehidupan sosial akan retak jika perempuan terus dipaksa untuk diam. Pada akhirnya, anak perempuan akan kehilangan panutan, keluarga yang bergantung pada kepemimpinan atau pendapatan dari perempuan akan kehilangan kedua hal tersebut, dan kekejaman patriarki akan abadi. Masyarakat akan kehilangan ketahanan, keberagaman, dan keahlian menciptakan sesuatu yang baru ketika sebagian dari mereka disisihkan. Perkembangan moralitas dan budaya hancur bersamaan dengan penurunan populasi.

Di bawah aturan Taliban, para gadis diajarkan untuk tunduk kepada laki-laki, sehingga mereka lebih mungkin mengalami pernikahan dini atau dipaksa menikah, yang pada kebanyakan kasus adalah menikahi anggota Taliban. Para pemimpin Taliban menunjukkan perilaku tamak terhadap perempuan dengan secara aktif berusaha untuk mencari istri kedua dan ketiga.

Sebagian besar wanita Afghanistan dipaksa memilih pasangan hidup mereka, sementara sepertiga dari mereka menjadi korban pernikahan paksa. Sejak saat itu, wanita Afghanistan banyak yang mengalami depresi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan bunuh diri karena banyak dari mereka yang tidak bisa menolak, atau menjadi tidak mencolok dan akhirnya menghilang. Selain itu, laki-laki juga didorong untuk memiliki beberapa istri, sehingga mengacaukan struktur sosial dan penormalisasian poligami. Situasi ini akan menyebabkan banyak anak laki-laki menumbuhkan sikap mendominasi perempuan, dan pendominasian ini kemungkinan besar akan bertahan, bahkan jika kekuatan Taliban digulingkan.

Konsekuensi pada Bidang Ekonomi dan Politik

Kerugian ekonomi akibat ketidakseimbangan gender merupakan sebuah bencana besar. Pada tahun 2022, UNDP memperkirakan bahwa penghapusan akses bagi perempuan sebagai tenaga kerja dapat merugikan Afghanistan hingga USD 1 miliar per tahun, atau sekitar 5 persen dari GDP. Hampir 8 dari 10 perempuan Afghanistan sekarang dilarang menempuh pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan.

Hilangnya produktivitas ekonomi menimbulkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek dalam sebuah negara yang sedang berjuang dengan berbagai isu-isu kemanusiaan. Perempuan pekerja terdidik tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan keseluruhan negara. Mereka berperan dalam sektor jasa, agrikultur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Afghanistan tidak dapat dibangun kembali, pulih, dan bersaing di sektor ekonomi internasional jika perempuan terus dilarang untuk ikut andil dalam bidang sosial-ekonomi.

Terlepas dari kecaman yang meluas, termasuk dari resolusi Majelis Umum PBB dan sanksi Uni Eropa, respon global terhadap gender apartheid hanya bersifat simbolik. Sanksi hanya menargetkan para pemimpin Taliban secara individu, tetapi tidak ada mekanisme hukum substansif yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban rezim tersebut. Dewan Keamanan PBB masih terpecah.

Selain itu, perempuan Afghanistan juga tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi politik dan forum internasional, termasuk yang terbaru adalah pertemuan yang disponsori oleh PBB di Doha, di mana tidak ada perempuan Afghanistan yang berpartisipasi pada kapasitas resmi apapun.

Pengucilan politik terhadap perempuan dari kehidupan masyarakat dan pemerintahan menyebabkan pengambilan keputusan nasional yang tidak seimbang dan representatif. Pengucilan ini juga menyebabkan terampasnya hak-hak perempuan dalam menentukan keberlangsungan negara. Hal ini mengakibatkan terisolasinya Afghanistan sehingga meningkatkan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan pelarian modal manusia dalam ekonomi domestik.

Tantangan dan Jalan ke Depan

Penindasan dan marginalisasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara dapat merusak kesempatan yang sudah ada, memicu meningkatnya kemiskinan, trauma mental, dan ketidak stabilan. Oleh karena itu, untuk memerangi kekacauan ini perlu ditangani secara seimbang dengan keterlibatan internasional dan reformasi dalam negeri.

Dari dalam negeri, Afghanistan membutuhkan unit khusus dan organisasi independen dalam struktur pemerintahan agar memungkinkan perempuan memenuhi potensi diri dan profesional mereka. Struktur ini harus dilengkapi dengan berbagai departemen untuk masing-masing bidang seperti kesehatan, pendidikan, hukum dan kesadaran politik, serta pemberdayaan ekonomi.

Secara khusus, struktur ini harus mampu melawan keterbatasan, ketidak stabilan, dan perlawanan budaya dengan memastikan, mendukung, dan mengadvokasi kesetaraan gender di Afghanistan.

Sementara itu, komunitas internasional membantu memberikan bantuan realistik yang memungkinkan perempuan Afghanistan aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara mereka. Dalam hal ini, program kredit mikro dari Bangladesh untuk pemberdayaan perempuan bisa menjadi model yang sangat cocok untuk diimplementasikan di Afghanistan.

Di tengah berbagai pembatasan kebebasan perempuan, masih ada ruang kecil dan beragam untuk melawan pembatasan tersebut. Perlawanan ini berbentuk kursus daring gratis, program pelatihan, pembagian materi-materi pelajaran, usaha rumahan berskala mikro, organisasi lokal yang dijalankan oleh perempuan, dan sekolah rahasia. Contohnya termasuk University of the People, FutureLearn, dan Asosiasi Hukum Afghanistan & Ilmu Politik dan Herat Online School sebagai penginisiatif yang menyediakan pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Meskipun dilakukan secara rahasia, mereka tetap menawarkan harapan dan semangat untuk bertahan. Pelatihan keterampilan virtual, perbankan digital, dan pembelajaran daring memberikan akses kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, peluang-peluang yang sudah terpecah itu sangat terhambat oleh pengawasan ketat Taliban, minimnya akses digital, dan buta huruf.

Secara internasional, seiring dengan meningkatnya tekanan diplomatik dan sanksi terhadap rezim Taliban, Afghanistan terancam semakin terisolasi. Bagaimana pun, tujuannya adalah untuk meminta pertanggung jawaban pemimpin, bukan memperburuk krisis kemanusiaan dengan menghentikan bantuan luar negeri. Beberapa pendonor internasional mensyaratkan bantuan mereka pada pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh karena tingkat kemiskinan yang sangat parah di Afghanistan, langkah ini menjadi pilihan yang tidak adil, karena sebagian besar perempuan bergantung pada bantuan luar negeri.

Untuk menghindari penutupan sekolah, solusi yang memungkinkan adalah dengan membuka program belajar secara hibrid, yang menggabungkan antar belajar kelompok dengan pembelajaran secara daring. Program hibrid seperti ini akan sangat berguna terutama bagi perempuan yang tinggal di wilayah terpencil, dan harus memastikan kemudahan akses internet dan perangkat yang dioptimalkan untuk pendidikan dan konektivitas. Internet gratis dari Starlink dapat dijadikan sebagai solusi atas masalah ini.

Platform bagi perempuan yang berinovatif harus tersedia agar mereka bisa menggunakannya dan membagikan keterampilan mereka, menjual hasil kerajinan tangan, dan mendapatkan penghasilan. Jika berhasil, program-program ini dapat menunjukan bagaimana kreativitas dan ketekunan dapat membawa perubahan.

Perempuan di perkotaan dan pedesaan Afghanistan sangat berbeda, dan solusi yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan perempuan Afghanistan dari berbagai etnik, daerah, dan latar belakang sosial harus diakui dan dipelajari agar menjadi titik awal untuk masa depan yang menjanjikan.

Organisasi perempuan Afghanistan dan suara masyakarat harus didengarkan sepanjang proses untuk mencapai sebuah kemajuan yang sejati dan berkelanjutan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik, langkah-langkah yang sensitif terhadap budaya, dan upaya yang terus-menerus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam, tetapi jika diterapkan dengan benar, proses ini akan membangun kemajuan yang stabil secara bertahap. Afghanistan akan mengakhiri gender apartheid dan membangun sebuah masa depan di mana perempuan akan sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.