- Global Voices dalam bahasa Indonesia - https://id.globalvoices.org -

Jurnalis dan pembela HAM diserang di Asia Tenggara

Kategori: Asia Timur, Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hukum, Kaum Muda, Kebebasan Berbicara, Media Warga, Pemerintahan, Politik, Protes, Sensor
[1]

Massa di depan Pengadilan Pidana mengacungkan salam tiga jari ala ‘Hunger Games’ setelah ada putusan atas permintaan penahanan sementara Anon dan Panupong. Foto dan keterangan dari Prachatai, mitra konten Global Voices.

Sejak 31 Juli, beberapa aktivis hak asasi manusia dan jurnalis di seluruh Asia Tenggara ditangkap, dinyatakan bersalah, dan mengalami pelecehan yang mencerminkan lonjakan serangan negara terhadap kebebasan berekspresi.

Di Thailand, seorang pengacara dan seorang aktivis mahasiswa ditangkap karena ikut dalam protes pro demokrasi. Seorang pemimpin serikat pekerja Kamboja ditahan karena menyatakan keprihatinan atas petani yang dilaporkan kehilangan tanah di perbatasan Vietnam-Kamboja. Tiga kantor media di Malaysia digerebek karena menampilkan film dokumenter tentang perlakuan pemerintah terhadap pekerja migran. Terakhir, delapan terdakwa di Vietnam dihukum karena ‘mengganggu keamanan’.

Thailand menindak unjuk rasa terhadap demokrasi

Pengacara hak asasi manusia, Anon Nampa, dan aktivis muda, Panupong Jadnok, ditangkap pada 7 Agustus karena ikut berunjuk rasa terhadap demokrasi bulan lalu.

Dalam beberapa bulan terakhir, unjuk rasa dilakukan [2] untuk menuntut adanya reformasi demokrasi di negara tersebut. Para aktivis muda mengajukan tiga tuntutan: berhenti melecehkan warga, menyusun konstitusi baru, dan membubarkan parlemen. Mereka juga menolak kudeta militer sebagai solusi atas krisis politik yang semakin intensif ketika militer merebut kekuasaan pada 2014.

Keesokan harinya, Anon dan Panupong dibebaskan dengan jaminan. Mereka juga diperintahkan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang disangkakan. Setelah dibebaskan, Anon bersumpah untuk terus menggunakan kebebasan berekspresi dan menambahkan bahwa dia masih berniat untuk ikut unjuk rasa pada 16 Agustus. Dia memiliki pesan [1] untuk pihak berwenang:

We mean well to the country and respect those who think differently. We would like you to listen to us. We thank the officers who took good care of us, but as for those who do bad things, we are going to have to deal with them.

Kami berniat baik pada negara dan menghormati mereka yang memiliki pemikiran berbeda. Kami ingin Anda mendengarkan kami. Kami berterima kasih kepada para polisi yang menjaga kami dengan baik, tetapi bagi mereka yang melakukan hal-hal buruk, kami terpaksa menghadapi mereka.

[1]

Anon Nampa setelah dibebaskan. Foto dan keterangan oleh Prachatai, mitra konten Global Voices

Pemimpin serikat pekerja Kamboja ditahan

Pemimpin serikat pekerja Kamboja dan anggota Dewan Pengawas Kamboja, Rong Chhun, ditangkap pada 31 Juli setelah Komite Urusan Perbatasan Kamboja meminta penegak hukum yang berwenang untuk menuntutnya dengan tuduhan ‘penghasutan untuk melakukan tindak kejahatan atau menyebabkan keresahan sosial’ karena menyebarkan ‘berita palsu’ tentang masalah tanah di perbatasan Vietnam-Kamboja.

Setelah mengunjungi perbatasan tersebut pada 20 Juli, Rong Chhun mengeluarkan pernyataan [3] mewakili Dewan Pengawas Kamboja yang mengungkapkan keprihatinan masyarakat petani tentang hilangnya tanah mereka yang menurut mereka merupakan akibat tindakan pihak berwenang.

Rong Chhun kemudian dituduh [3] memperkeruh masalah tersebut oleh Komite Permasalahan Perbatasan Kamboja.

Sekitar 141 kelompok masyarakat sipil menandatangani pernyataan yang menuntut pembebasan pemimpin serikat pekerja tersebut. Mereka juga menyoroti [4] efek mengerikan dari penahanan Rong Chhun:

This latest arrest of a respected union leader is a direct threat to every Cambodian who exercises their constitutional right to freely express their beliefs without having to fear a midnight visit by police and years lost in prison.

Penangkapan baru-baru ini terhadap seorang pemimpin serikat pekerja terhormat merupakan ancaman langsung terhadap semua warga Kamboja yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengekspresikan keyakinan secara bebas tanpa harus takut akan didatangi tengah malam oleh polisi dan kehilangan beberapa tahun karena mendekam di penjara.

Kantor media digerebek di Malaysia

Polisi menggerebek kantor Al Jazeera Kuala Lumpur yang diselidiki [7] atas dugaan hasutan setelah merilis film dokumenter tentang perlakuan pemerintah terhadap migran selama pandemi COVID-19. Saluran media Malaysia, ASTRO dan UnifiTV, juga digerebek karena menayangkan film dokumenter Al Jazeera tersebut.

Pihak berwenang mengatakan film dokumenter berjudul ‘Locked Up In Malaysia’s Lockdown’ (Terkurung di Malaysia selama Kuntara alias Lockdown) berbahaya dan tidak akurat karena mengklaim bahwa para migran diperlakukan dengan buruk di pusat imigrasi.

Namun, Center for Independent Journalism menunjukkan bahwa pemerintah belum secara resmi menyanggah tuduhan dalam film dokumenter tersebut. Badan tersebut menyarankan [8] pihak berwenang untuk fokus menyelidiki situasi para migran daripada mengintimidasi media:

We reiterate our call for the government to conduct an independent inquiry or investigation into the allegations, as reported in the documentary, and base its course of action on the results of said investigation.

Selain penggerebekan, visa kerja dua reporter Al Jazeera tidak diperpanjang [9] pemerintah Malaysia.

Vietnam mendakwa terhadap delapan jurnalis dan aktivis

Pada 31 Juli, pengadilan di Ho Chi Minh City memberi putusan bersalah terhadap delapan terdakwa atas tuduhan ‘mengganggu keamanan’.

Salah satu terpidananya adalah Ngo Van Dung, seorang jurnalis dan anggota kelompok kebebasan pers Vietnam bernama Kelompok Konstitusi (Hien Phap Group). Jaringan jurnalis dan aktivis ini menuntut penegakan ketentuan dalam konstitusi Vietnam yang menjamin kebebasan pers.

Ngo Van Dung mengalami penahanan prapersidangan selama hampir dua tahun setelah ditangkap pada 2018. Dia dihukum [12] lima tahun penjara yang diikuti dengan masa percobaan selama dua tahun.

Anggota Hien Phap lainnya, Doan Thi Hong, termasuk di antara mereka yang dihukum [13] meskipun memohon pembebasan karena memiliki anak yang berusia di bawah tiga tahun. Hukum Vietnam melarang penahanan terhadap ibu yang memiliki anak di bawah tiga tahun.