Tembok Api Besar Tiongkok. Ilustrasi Digital Trends.
Kementerian Industri dan Teknologi Informatika mengumumkan rencana pembredelan “layanan liar” yang digunakan untuk menjalankan operasi lintas perbatasan, termasuk jaringan virtual pribadi, hingga Maret 2018.
Sebuah pengumuman tertanggal 17 Januari yang tayang pada situs kementerian berbunyi: [1]
各基础电信企业应加强线路资源管理，严格审核租用方资质和用途，不得向无相应电信业务经营许可的企业和个人提供用于经营 IDC、ISP、CDN 等业务的网络基础设施和 IP 地址、带宽等网络接入资源。
Seluruh penyedia jasa internet [dituntut] untuk menyelia dan menyensor aktivitas penggunaan server oleh klien mereka dan mereka harus berhenti menyediakan layanan kepada perusahaan maupun individu yang tidak memiliki izin mengoperasikan Pusat Data Internet (IDC), Penyedia Jasa Internet (ISP) dan jaringan distribusi konten (CDN) dan menjalankan layanan yang menyediakan sumber daya akses layanan internet, alamat IP dan koneksi.
未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（含虚拟专用网络 VPN）等其他信道开展跨境经营活动。
Tanpa persetujuan kementerian, tak satu pihakpun diperkenankan menjalankan atau menyewakan jaringan khusus (termasuk VPN) untuk melakukan operasi lintas perbatasan.
Peraturan baru tersebut menekankan bahwa penyedia VPN harus mendaftar dan melaporkan diri ke pihak berwenang. Jika mereka lalai, mereka akan dicap ilegal dan dapat dihukum.
Li Yi, ahli TI berbasis di Shanghai, menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk lebih lanjut lagi “memutihkan” jaringan dalam negeri. Ujarnya [1] di Global Times, surat kabar yang terafiliasi dengan pemerintah:
Sejumlah perusahaan multinasional di Tiongkok seperti Microsoft Corp memiliki kepentingan tersendiri untuk berkomunikasi dengan kantor pusat mereka di luar negeri via VPN, namun terkadang perusahaan maupun individu (karyawan) ini menjelajah laman Internet luar negeri atas kemauan ilegal mereka. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan baru amatlah penting.
“Kemauan illegal” termasuk diantaranya mengakses situs-situs luar negeri yang diblokir di Tiongkok daratan dan menjadi host server situs-situs luar negeri yang nama domainnya terdaftar di luar daratan Tiongkok.
Menurut Peraturan Nama Domain Internet terbaru, seluruh situs web yang berlokasi di Tiongkok wajib didaftarkan [2] melalui penyedia jasa nama domain lokal guna memperoleh akses kedalam jaringan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang lalai mematuhi aturan ini akan dihempas dari jaringan domestik Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok telah memblokir beberapa layanan VPN di Tiongkok sejak tahun 2015, namun peraturan baru secara resmi menjadikan VPN dan layanan web hosting yang tidak terdaftar, ilegal.
Menurut Global Web Index (2016 Q4):
Lebih dari 90 juta pengguna Internet dewasa di Tiongkok pernah menggunakan layanan ilegal untuk menjangkau jejaring sosial yang dilarang
Jejaring sosial termasuk Twitter dan Facebook diblokir di Tiongkok. Namun berbagai sumber di Twitter menyatakan [3] bahwa jejaring tersebut memiliki 10 juta pengguna aktif di Tiongkok, sebagian besar mereka mengandalkan VPN untuk menakses situs Twitter. Angka tersebut menggambarkan pertumbuhan pemikiran kritis di Tiongkok lepas dari keteguhan pemerintah dalam menciptakan jaringan internet domestik dengan sensor ketat.
Minggu lalu di Forum Ekonomi Dunia, Presiden Tiongkok Xi Jinping bersumpah bahwa Tiongkok akan membela globalisasi. Pengguna Twitter @chowhf berceletuk bahwa kebebasan informasi tidak memiliki hubungan globalisasi di Tiongkok:
Ironis. Globalisasi tidak membutuhkan vpn, perangkat yang mampu mengurangi wibawa pemerintah Tiongkok. https://t.co/H5RcWj9XEQ [4]
— chowhf (@chowhf) January 23, 2017 [5]
Dalam komunitas teknologi Tiongkok, banyak yang menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa Tiongkok mulai memutup pintu mereka bagi dunia:
Apakah peraturan seperti itu konstitusional?
Menutup pintu bagi dunia Tiongkok mulai menjadi Korea Utara.
Ini bukan perkara manajemen. Mereka khawatir bahwa warga Tiongkok akan mampu melihat Tiongkok yamg sebenarnya.
Tentu saja, peraturan hanya berlaku bagi “VPN ilegal” — teknologi tersebut tidak dapat dimusnahkan mutlak. Contohnya, Prajurit kebudayaan [6] Tiongkok masih dapat menggunakan VPN untuk menyebar propaganda politik keluar Tembok Api Besar Tiongkok.
Seperti yang ditekankan oleh pengguna Twitter wentommy:
工信部要严管VPN，我们D吧搞活动会受影响么？去年1月20日几千万青少年参与翻墙，大型群体爱国事件啊。不过有了组织支持，应该就可以放心大胆了。 若问底气的源头打哪儿来？对不起！我们的总后台是……毛主席！❤ pic.twitter.com/3CC783azIb [7]
— 文涛 (@wentommy) January 22, 2017 [8]
MIIT sudah mulai mengkontrol layanan VPN, apa dampaknya bagi kelompok-kelompok daring? Tahun lalu, tepatnya tanggal 20 Januari [pasca Tsai Ing-wen menang pemilu Presiden Taiwan [9]], jutaan pemuda melompati pagar dalam aksi patriotisme. Dengan dukungan organisasi partai, mereka bertindak dengan gegabah. Siapa pembela kita? Pemimpin kita… Ketua Mao!