Apa Nepal Bukan Negara untuk Perempuan?

Pada September 2015, masih belum pulih dari gempa dahsyat di awal tahun, Nepal mengadopsi konstitusi baru yang kontroversial, menerima ketentuan diskriminatif terhadap dua kelompok yang paling rentan: wanita, etnis Madhesis dan Tharus yang tinggal di kawasan selatan negara itu, yang dikenal sebagai “Terai.”

Membatasi hak sungguh tidak baik bagi rakyat selatan, dan memperkenalkan diskriminasi baru atas perempuan dengan dalih keamanan nasional, konstitusi baru Nepal tetap sangat memecah-belah, setahun kemudian.

Penulis terkenal Manjushree Thapa yang membakar konstitusi dalam protes, mengatakan:

Saya terus dikhianati oleh negara saya sendiri. Saya tidak bisa menerima keistimewaan konstitusi tentang garis keturunan laki-laki lebih dari perempuan, air mani lebih dari ovum. Saya tidak bisa menerima pemberdayaan tubuh laki-laki dan negasi dari tubuh perempuan, yang menidakkan badan perempuan sebagai manusia sejati.

Setahun kemudian, Thapa belum mengalah:

Bacalah rangkaiannya. Satu atau tiga generasi dari Nepal akan menderita karena kurang dibahasakannya kepemimpinan moral di Nepal.
Ini 2016 dan Nepal menolak untuk memberi wanita hak kewarganegaraan yang sama dengan pria. Tidak ada misteri mengapa negara ini menderita.

“Konstitusi terbaik dunia” mendiskriminasikan 51 persen dari sesama warga kita: Wanita Nepal.
Peraturan Kewarganegaraan
Konstitusi sudah diskriminatif, tetapi dengan amandemen ini, juga akan menjadi patriarkal

93 persen negara memberikan perempuan hak yang sama untuk mewariskan kewarganegaraan. Nepal cuma 7 persen.

Diskriminasi dalam Gambar

Artis dan pendidik Supriya Manandhar menciptakan serangkaian infografis yang menjelaskan hukum terkait kewarganegaraan.

Anda dapat menemukan lebih banyak infografis di sini.

Ketentuan baru gagal untuk mengikuti prinsip-prinsip lama dari non-diskriminasi dan kesetaraan yang diterima oleh Nepal sebagai salah satu penandatangan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Konstitusi sudah membuat rumit cara Nepal memberikan kewarganegaraan, dan Amnesty International mendesak pemerintah membatalkan aturan baru yang mendiskriminasikan ibu tunggal. Kewarganegaraan harus diberikan dengan pertimbangan bagi kedua orang tua, Amnesty International berpendapat, demi menghindari anak-anak tanpa kewarganegaraan.

Konstitusi baru telah merugikan anak-anak dari ibu tunggal dan ibu-ibu yang tidak tinggal secara permanen di Nepal (termasuk perempuan yang diperdagangkan, perempuan migran, dan lain-lain). Ini juga mempengaruhi ibu yang suaminya adalah orang asing.

Sementara perbedaan antara pria dan wanita mungkin tampak sewenang-wenang, sebagai bagian dari narasi sejarah yang panjang.

Unsur ‘India’

Seorang penulis di salah satu harian utama Nepal, Republica, menjelaskan:

Kewarganegaraan setara yang tepat untuk wanita merupakan agenda utama dari semua partai politik besar selama pemilihan Majelis Konstituante. Tapi ketika sampai ke pemberian hak tersebut mereka menawarkan alasan “perbatasan terbuka dengan India” dan “kemungkinan risiko terhadap kebangsaan” lantas melanjutkan dengan ketentuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Perubahan yang diusulkan, yang telah memicu protes di beberapa bagian negara ini, juga berbicara tentang kewarganegaraan. Usulan amandemen telah dibuai ketentuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada perempuan non-Nepal yang menikah dengan laki-laki Nepal. Tapi tidak ada ketentuan serupa yang diusulkan bagi suami non-Nepal dari perempuan Nepal dan anak-anak mereka.

Manjushree Thapa juga menjelaskan pewarisan yang mengarah seperti ini:

Nasionalisme terkalahkan, sebagai tempat perlindungan terakhir, di hati leluhur Hindu Nepal. Luar biasa kedengarannya, mereka diperintah oleh xenofobia yang mendalam, rasa takut bahwa pria India akan menikahi wanita Nepal, dan anak-anak yang lahir dari benih India! —akan berpopulasi di Nepal. Nepal nanti akan bukan Nepal lagi; tapi akan menjadi India. “Kami setuju dengan Anda,” feminis Nepal telah diberitahu. “Tapi Anda harus mempertimbangkan identitas nasional kita.” Jika perempuan tetap setia ke Nepal, kami harus menerima hak kewarganegaraan yang tidak sama.

Advokat perempuan terkemuka Nepal, dan sekarang Hakim di Mahkamah Agung, Sapana Pradhan Malla, mengecam pembenaran ini:

Faktor geopolitik, keamanan nasional, dan perbatasan terbuka dengan India tidak lagi dapat digunakan sebagai justifikasi untuk kelanjutan diskriminasi negara yang sistematis terhadap perempuan Nepal. […] Ini adalah momok yang diajukan oleh mereka yang ingin mengabadikan patriarki di Nepal!

Mengakui Kemajuan Terbatas

Namun, konstitusi baru telah menghasilkan beberapa hal yang positif bagi perempuan:

• Kekerasan terhadap perempuan telah dipidanakan;
• Ada ketentuan khusus di bidang sosial dan perempuan yang kurang beruntung secara budaya;
• Wanita memiliki hak yang sama dalam urusan keluarga, serta dalam warisan properti; dan
• Partai politik harus memastikan bahwa setidaknya 33 persen dari anggotanya di parlemen pusat, majelis tinggi, dan parlemen negara adalah perempuan. Saat ini, tiga perempuan di posisi kepemimpinan yang tinggi: presiden, ketua parlemen, dan Ketua Mahkamah Agung.

Bagi banyak orang, bagaimanapun, ini hanya tokenisme:

Tokenisme untuk Nepal yang setidaknya memiliki perempuan sebagai presiden, kepala pengadilan, dan ketua parlemen tetapi memberlakukan konstitusi konservatif dan seksis.

Patriarki: Merupakan Bagian yang tak Perlu Dipersoalkan di Nepal?

Sebagai orang selatan, Muslim, dan seorang wanita, Mohna Ansari terpinggirkan secara tiga lapis. Dia juga orang pertama di Nepal yang menjadi pengacara. Dia berkata dirinya menyadari masih banyak yang harus dilakukan:

[…] memiliki wanita yang mencapai posisi puncak negara tidak berarti akhir dari nilai-nilai patriarki dan diskriminasi struktural terhadap perempuan. Masih ada pertempuran panjang di depan untuk membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan perempuan biasa di Nepal.

Ansari mengatakan “pengamatan yang tajam dan kesabaran” yang diperlukan agar didengar dalam masyarakat patriarkal. Hanya kemudian “[kita] akan tahu bagaimana untuk campur tangan dan mengubah sistem yang mendukung [kita].”

Sementara itu, orang-orang di Nepal terus menyerukan perubahan supaya mencabut diskriminasi konstitusi terhadap perempuan, Tharus, dan Madhesis. Beberapa orang bahkan menggubah puisi:

Warga negara kelas dua | Puisi | Didedikasikan untuk Perempuan dan Orang Madhesi